BKKBN Jatim Gelar Puncak Harganas ke-31 Tingkat Provinsi Jatim

Surabaya - Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Timur, digelar Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Rabu (10/7) pagi, di gedung Jatim Expo Surabaya.

Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Jatim, Dra. Maria Ernawati, M.M., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Harganas ke-31 mengusung tema "Keluarga Berkualitas menuju Indonesia Emas."

Baca juga: Jelang Tahun Baru, Babinsa Gubeng Giatkan Patroli dan Komsos

"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam merevitalisasi peran keluarga dalam mengatasi persoalan-persoalan yang menghambat pencapaian cita-cita pembangunan, " ujar Maria Ernawati.

"Penyelenggaraan Harganas tingkat Provinsi Jawa Timur dilatarbelakangi oleh peringatan harganas yang telah dilaksanakan di Kota Semarang Tanggal 29 Juni 2024 yang lalu, " kata Maria Ernawati.

Baca juga: Kampung Poton Membara.! Sejumlah Rumah Warga Dilahap Jago Merah

Konsep peringatan harganas Tingkat provinsi Jawa Timur kali ini adalah temu kader dan tenaga lini lapangan sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sosok keluarga bagi pembangunan bangsa dan negara.

"Tujuan umum kegiatan adalah peringatan harganas sebagai Upaya membangun keluargan menuju Indonesia emas. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam program bangga kencana di Provinsi Jawa Timur, " jelasnya.

Baca juga: Kodim Surabaya Utara Kumpulkan Bantuan Untuk Warga Terdampak Semeru

Acara diselenggarakan dengan mengundang Kepala BKKBN RI beserta Sestama BKKBN RI Lintas sektor dinas pemerintah provinsi Jawa Timur, para kepala OPD KB beserta jajaran penyuluh KB serta kader-kader KB yang berjumlah kurang lebih 2.400 orang.

"Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam pembentukan karakter, nilai, dan pendidikan anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa. Acara ini diharapkan dapat memperkuat hubungan keluarga serta memberikan edukasi tentang pentingnya peran keluarga dalam pembangunan negara, " ujarnya.

Baca juga: Tinjau RS Korban Erupsi Semeru, Kapolri Instruksikan Beri Perhatian Khusus ke Lansia, Ibu Hamil dan Anak

"Kami mohon sambutan dan arahan dari Bapak Gubernur sekaligus membuka acara ini secara resmi, " pungkas Kaper BKKBN Jatim.

Aplikasi PopulationClop untuk Pemantauan Populasi.

Baca juga: Jenderal TNI Dudung Abdurachman Dijadwalkan Tinjau Penanggulangan Erupsi Semeru

Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat DR. dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menyatakan bahwa aplikasi PopulationClop masih dalam tahap awal dan baru diluncurkan di Provinsi Jawa Timur.

Aplikasi ini mencatat jumlah kelahiran dan kematian serta lokasi kejadian secara real-time.

Meskipun saat ini belum ada detail mengenai penduduk miskin atau stunting, data ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat.

Kepala BKKBN juga menargetkan penurunan angka stunting nasional menjadi 14% pada tahun ini.

"Kita optimis bahwa penimbangan bayi yang dilakukan secara penuh selama bulan Juni, dengan tingkat partisipasi 97%, " ujar Hasto.

Baca juga: Perempuan Indonesia Raya Kirim Bansos Untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Target Penurunan Stunting di Tahun 2024.

PJ Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan bahwa indikator keluarga dari Jawa Timur berada di atas rata-rata nasional.

Ia mencatat penurunan stunting sebesar 1, 5% menjadi 17, 7%, yang merupakan penurunan tertinggi.

Selain itu, tingkat penimbangan bayi mencapai 97, 38%, yang sangat tinggi di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan program prioritas keluarga di Jawa Timur.

PJ Gubernur juga meluncurkan aplikasi PopulationClop, yang memungkinkan pemantauan detik per detik mengenai kelahiran bayi.

Baca juga: Sambut Hari Juang TNI-AD ke 76, Korem 084/BJ gelar Karya Bakti

Aplikasi ini membantu mengidentifikasi dan menangani daerah dengan pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang.

PJ Gubernur menargetkan penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Meskipun penurunan 1, 5% dianggap belum memuaskan, pemerintah terus bekerja keras untuk mencapai target tersebut.

Penimbangan bayi menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program ini. PJ Gubernur juga menegaskan pentingnya sinergi antara BPJS Kesehatan dan BKKBN dalam upaya ini.@Red.