Bersama Kejari Magetan, Perhutani KPH Lawu Ds Tandatangan MoU

Magetan – Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan dalam penanganan bersama penyelesaian Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di wilayah kerja Magetan  yang dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Magetan, Rabu (5/1/22).

Penandatangan MoU tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum Perdata dan TUN di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi Perhutani serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perhutani maupun Kejaksaan dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan TUN.

Baca juga: Komisi lll DPR RI Berikan Bansos di Tempat Pengungsian

Administratur KPH Lawu Ds, Loesy Triana menyatakan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan atas terlaksananya acara tersebut. Dia berharap Perhutani dan Kejari Kabupaten Magetan bisa bersinergi lebih baik lagi untuk memberikan pengajaran tentang hukum yang terkait dengan gangguan kemanan hutan dan tata usaha negara.

“Kami berharap hubungan antar instansi ini bisa lebih harmonis dalam penanganan hukum untuk menciptakan situasi kondusif di lingkup Perhutani, dan kerja sama ini memberi dampak lebih besar pada penegakan hukum pidana seperti contohnya kasus illegal loging, ” tambah Loesy.

Baca juga: DVI Polda Jatim Terima 44 Kantong Jenazah Korban Erupsi Gunung Semeru di RSUD Dr Haryoto Lumajang

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Ely Rahmawati mengatakan  dalam hal ini Kajari Magetan akan selalu siap jika diminta oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kuasa hukum negara dalam membantu pendampingan penyelesaian masalah hukum.

Ia juga menyampaikan dengan terealisasinya penandatanganan MoU tersebut pihaknya siap membantu dalam permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang bersinggungan dengan permasalahan hutan serta lingkungan di tubuh Perhutani.

Baca juga: Perempuan Indonesia Raya Kirim Bansos Untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

“Jadi MoU lebih menekankan pada bantuan hukum, jika Perhutani ada permasalahan hukum kita siap membantunya. Artinya sebagai pengacara Negara kita siap membantu BUMN maupun Pemerintah jika ada permasalahan, “ tutupnya.

Penandatangan MoU tersebut dihadiri dan disaksikan oleh segenap jajaran pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan bersama jajaran Perum Perhutani KPH Lawu Ds. @red (Kom-PHT/Lwds/Eko)

Baca juga: Tinjau RS Korban Erupsi Semeru, Kapolri Instruksikan Beri Perhatian Khusus ke Lansia, Ibu Hamil dan Anak